“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu.” (QS, Al Baqarah, Ayat 185).
“Allah ingin meringankan bebanmu, karena manusia diciptakan lemah.” (QS, An-Nisa, Ayat 28).

Sejak awal Program Keluarga Berencana Nasional tidak hanya berorientasi kepada masalah pengendalian pertumbuhan penduduk tapi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk Indonesia. KB bukan hanya masalah demografi dan klinis tetapi juga mempunyai dimensi sosial-budaya dan agama, khususnya perubahan sistim nilai dan norma masyarakat. Oleh karena itu perlu pendekatan politis, integratif dan sosial masyarakat. Hal ini semua untuk memaksimalkan kesepakatan dan dukungan politik pemerintah, menjadi bagian integral pembangunan nasional, serta dilaksanakan dan mendapat dukungan masyarakat, termasuk tokoh agama. Tokoh agama berperan penting dalam mendukung program KB. Walaupun awalnya mendapat tantangan akhirnya program KB didukung tokoh agama. Para pemuka agama menyadari bahwa dalam membangun bangsa, pengaturan masalah kependudukan merupakan unsur utama yang perlu ditangani dengan cermat. Mereka memahami bahwa KB tidak bertentangan dengan agama dan merupakan salah satu upaya untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidak-pedulian masyarakat. Di pihak lain, peserta KB yang lebih dari 22,5 juta banyaknya juga memerlukan pegangan, pengayoman dan dukungan rohani yang kuat dan ini hanya bisa diperoleh dari pemimpin agama.
Keluarga berencana yang dirintis PKBI tahun 1957, sejak awal didukung oleh tokoh agama Islam Nahdlatul Ulama (NU), DR. KH Idham Chalid, Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat (1969-1973/74), KH SM Nazaruddin Latief, Ny. Wahid Hasyim, istri Menteri Agama saat itu, Ny. Raimah Raib dari organisasi Wanita Islam, dan lain-lainnya. Mereka termasuk pemikir, aktivis dan pendukung gerakan KB. BKKBN yang didirikan tahun 1970, salah satu anggota Dewan Pembimbingnya adalah DR. KH Idham Chalid, yang juga Ketua PKBI. (25 Tahun Gerakan Keluarga Berencana, Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 1995).
Setelah itu, dukungan agama Islam terhadap KB makin kuat dengan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah 1968 dan Syuriah NU 1969 yang membolehkan berKB untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, atas persetujuan suami istri, dan agar anak-anak yang dilahirkan tidak menjadi beban orang lain. Hal yang lebih strategis, setelah itu issue KB menjadi wacana dan topik diskusi terbuka dan luas di antara para tokoh agama. Ini membuat KB makin diterima serta membuka jalan proses transformasi kesadaran dan pemahaman di antara pemuka agama tentang pentingnya KB.
Dalam kepemimpinan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH  Syukri Ghozali, dan Ketua Komisi Fatwa, Prof KH Ibrahim Hosen, MUI dalam Musyawarah Nasional Ulama 12-15 Oktober 1983, tentang tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan, memutuskan untuk mendukung program pembangunan kependudukan dan KB. Masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia, membuat MUI berpendapat: “Pertambahan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai masalah di masyarakat, antara lain terjadinya konflik ekonomi dan konflik sosial”. MUI juga mencermati, “Tingkat kematian yang masih tinggi, terutama kematian anak balita, dan tingkat kelahiran yang masih tinggi memerlukan peningkatan pelayanan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan”. Mengingat KB juga menyangkut kemaslahatan umat, MUI menyatakan bahwa: “Ini suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga asalkan tidak melawan hukum agama, undang-undang Negara dan moral Panca Sila dan demi mencapai kesejahteraan bangsa pada umumnya. Ajaran Islam membolehkan KB untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan saleh”. Namun MUI tetap berpesan agar KB dilaksanakan secara sukarela, tanpa paksaan, serta memperhatikan nilai-nilai adat dan kaidah-kaidah agama (MUI, 1984)
Beberapa waktu yang lalu, KH Ma`ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI menegaskan kegagalan program KB akhir-akhir ini adalah akibat makin merosotnya gerakan KB sejak krisis moneter 1997. Ini bukan disebabkan agama atau ayat kitab suci yang tak mendukung. "Bagi umat Islam, KB tidak menjadi masalah. Ayat KB-nya pun ada: Jangan menurunkan generasi lemah," kata KH Ma`ruf  Amin. (Desember, 2006).
Walaupun demikian tetap ada orang atau kelompok yang tidak mendukung KB.  Alasan yang dikemukakan, antara lain: Al Qur’an tidak membolehkan pemakaian alat kontrasepsi yang dianggap sebagai membunuh bayi atau agama Islam menginginkan agar Islam mempunyai umat yang besar dan kuat. Namun, demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas umat Islam, program KB yang semula ditolak kemudian dapat diterima. Di negara lain, revolusi Islam Iran 1979 telah melarang KB. Namun pada tahun 1988, KB dibolehkan lagi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Di Iran KB dianjurkan sebagai cara untuk mencegah kehamilan pada wanita berusia di bawah 18 tahun dan lebih dari 35 tahun. Jadi ibu-ibu dianjurkan melahirkan pada usia 18 sampai 35 tahun. Hasilnya, peserta KB meningkat menjadi 74 %, total fertility rate (TFR) 2.0 dan laju pertambahan penduduk menurun menjadi 1,2 % per tahun. (PRB, 2004).
Bila diperhatikan, di berbagai negara Islam atau negara berpenduduk mayoraitas Islam hasil program KB sangat bervariasi. Mulai dari yang paling rendah seperti Afganistan dengan peserta KB cuma 4 % dan TFR 6,8, Yaman peserta KB 21 % dan TFR 7, Mali peserta KB 8 % dan TFR 7, Niger peserta KB 14 % dan TFR 8, Nigeria peserta KB 12 % dan TFR 5,7, dan Senegal peserta KB 11 % dan TFR 5,1; kemudian yang menengah seperti Pakistan peserta KB 28 % dan TFR 4,8, Oman peserta KB 24 % dan TFR 4,1, dan Saudi Arabia peserta KB 32 % dan TFR 4,8;. sedang yang termasuk berhasil adalah Iran peserta KB 70 % dan TFR 2,0, Indonesia peserta KB 60 % dan TFR 2,6, Aljazair peserta KB 64 % dan TFR 2,5,  Azerbaijan peserta KB 55 % dan TFR 1,8, Kizgistan peserta KB 60 % dan TFR 2,6, Bangladesh peserta KB 54 % dan TFR 3,3, Mesir peserta KB 60 % dan TFR 3,2, Lebanon peserta KB 63 % dan TFR 2, Turki peserta KB 64 % dan TFR 2,5, Tunisia peserta KB 60 % dan TFR 2,5, Malaysia peserta KB 55 % dan TFR 3,3, dan Maroko peserta KB 63 dan TFR 2,5. (PRB, 2004).
Sementara itu, agama-agama lain di Indonesia umumnya mendukung KB. Agama Hindu memandang bahwa setiap kelahiran harus membawa manfaat. Untuk itu kelahiran harus diatur jaraknya dengan ber-KB. Agama Buddha, yang memandang setiap manusia pada dasarnya baik, tidak melarang umatnya berKB demi kesejahteraan keluarga. Agama Kristen Protestan tidak melarang umatnya berKB. Namun sedikit berbeda dengan agama Katolik yang memandang kesejahteraan keluarga diletakkan dan diwujudkan dalam pemahaman holistik sesuai dengan kehendak Allah. Untuk mengatur kelahiran anak, suami-istri harus tetap menghormati dan menaati moral Katolik dan umat Katolik dibolehkan berKB dengan metode alami yang memanfaatkan masa tidak subur.
Jadi jelas bahwa Islam membolehkan KB karena penting untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, menunjang program pembangunan kependudukan lainnya dan menjadi bagian dari hak asazi manusia. Program KB di Indonesia, seperti halnya negara-negara Islam lain, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduknya dan agama bukan penghambat untuk mencapai cita-cita ini. Mengingat peran penting tokoh agama dalam mendukung Program KB Nasional, BKKBN di semua tingkat hendaknya memperkuat kemitraannya dengan mereka. Tokoh-tokoh agama yang muda melalui lembaga masing-masing atau bersama-sama agar diberdayakan dan diajak serta dalam mendukung program KB Nasional. (Bambang Samekto)